http://lensapublik.my.id | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung percepatan perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui penyusunan RDTR yang terintegrasi, proses pemanfaatan ruang dan penerbitan perizinan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Mempercepat Perizinan Berusaha
Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa keberadaan RDTR menjadi dasar penting dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan investasi dan pembangunan.
Dengan tersedianya RDTR yang lengkap dan terintegrasi secara digital, waktu pengurusan perizinan dapat dipangkas secara signifikan sehingga memberikan kemudahan bagi dunia usaha serta meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Percepatan layanan tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Penyusunan RDTR tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kolaborasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut diperlukan agar dokumen tata ruang yang disusun sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan daerah, serta arah kebijakan nasional.
Melalui kerja sama yang baik, implementasi RDTR diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Dorong Tata Ruang yang Modern dan Berkelanjutan
Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penyusunan RDTR sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Keberadaan RDTR diharapkan tidak hanya mempercepat investasi dan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang tertata, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Melalui optimalisasi RDTR, pemerintah menargetkan terciptanya sistem tata ruang yang modern, adaptif terhadap perkembangan investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.(rls:kantahtanimbar/jk)
