Oleh: Johanis Kopong
Zulfikar Rumakey Dorong Kemitraan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan
Saumlaki | lensapublik.my.id – Selasa, 10 November 2026. Koordinator Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas PSDKP) Maluku Tenggara Barat, Zulfikar Rumakey, menegaskan pentingnya pengawasan, pembinaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan bagi pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Penegasan tersebut disampaikan Rumakey saat diwawancarai media ini di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Buritan Cafe, Saumlaki, Selasa (10/11/2026).
Menurut Rumakey, pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan secara langsung. Selain itu, pihaknya terus membangun komunikasi dan kemitraan dengan para pelaku usaha agar kegiatan pemanfaatan jenis ikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sejauh ini, kegiatan pemanfaatan jenis ikan oleh pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berjalan baik. Kami juga sudah melakukan beberapa pendekatan,” ungkapnya.
Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha
Rumakey menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai dokumen yang harus dipenuhi, terutama ketika melakukan pengiriman hasil perikanan.
Dokumen tersebut antara lain persetujuan pemanfaatan jenis ikan, dokumen SAJI (Surat Angkut Jenis Ikan), serta surat keterangan hasil pemeriksaan atau dokumen pendukung dari instansi berwenang sesuai jenis komoditas dan persyaratan pengiriman.
Ia mengatakan, komunikasi yang baik dengan seluruh pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan di lapangan.
Dengan terbangunnya kemitraan tersebut, informasi mengenai aktivitas masyarakat maupun kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan dapat diterima secara lebih terbuka dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Dorong Kemudahan Perizinan
Lebih lanjut, Rumakey berharap para pelaku usaha semakin memahami kewajiban administrasi dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Ia juga menyinggung adanya informasi mengenai perubahan regulasi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan jenis ikan.
Karena itu, sosialisasi dinilai penting untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah, petugas pengawasan, dan pelaku usaha sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan ketentuan.
Pemkab Tanimbar: Potensi Perikanan Harus Dikelola Sesuai Regulasi
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poly Matitaputty, membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sumber daya alam merupakan kekayaan yang terbatas sehingga pemanfaatannya membutuhkan tata kelola yang baik, termasuk kepatuhan terhadap proses perizinan.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pemahaman terhadap persyaratan dan kewajiban administrasi.
Matitaputty turut mengharapkan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan berbagai kendala perizinan yang masih dihadapi di lapangan.
Potensi Perikanan Tanimbar Menjanjikan
Dalam pemaparan materi potensi produk perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjelaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu potensi unggulan daerah.
Komoditas yang memiliki peluang pengembangan antara lain rumput laut, lobster, udang, kepiting, serta berbagai hasil perikanan tangkap dan budidaya.
Selain memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, sektor perikanan juga dinilai memiliki peluang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membuka ruang investasi.
Namun, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, biaya transportasi, akses pasar, pengetahuan teknis masyarakat, serta kebutuhan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa terdapat 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang sedang dibangun. Program ini direncanakan dilengkapi fasilitas ruang publik dan sarana penunjang perikanan, termasuk tiga fasilitas cold storage yang diproyeksikan menjadi pusat pelayanan atau hub di beberapa wilayah.
Pemerintah daerah berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat memperkuat aktivitas perikanan tangkap, mendukung distribusi hasil produksi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Balai PK Kupang Paparkan Mekanisme Perizinan
Selanjutnya, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Muhammad Hilmi, ST, memaparkan materi mengenai mekanisme pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendix CITES.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, pelayanan pemanfaatan jenis ikan untuk wilayah Maluku dan sejumlah wilayah lainnya menjadi bagian dari lingkup tugas Balai Pengelolaan Kelautan Kupang.
Hilmi menegaskan bahwa tidak semua jenis ikan yang dilindungi berarti sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Pemanfaatannya bergantung pada status perlindungan, ketentuan kuota, jenis kegiatan, serta persyaratan perizinan yang berlaku.
Ia juga memperkenalkan layanan elektronik melalui aplikasi SAJI yang dapat diakses melalui laman saji.kkp.go.id.
Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dokumen angkut maupun rekomendasi sesuai kategori dan persyaratan komoditas yang akan dimanfaatkan atau dikirim.
DPMPTSP Ingatkan Pelaku Usaha Memahami OSS dan KBLI
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Endy F. Angwarmase, menjelaskan pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam menentukan bidang usaha, klasifikasi KBLI, serta pemenuhan persyaratan dasar dapat berdampak pada proses penerbitan perizinan.
Menurutnya, pelaku usaha perlu memastikan kelengkapan identitas, alamat email, nomor telepon, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumen pendukung lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya memahami klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha karena setiap kategori memiliki konsekuensi dan persyaratan perizinan yang berbeda.
Diskusi dan Penguatan Kemitraan
Kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk kebutuhan akses pembiayaan, kelengkapan dokumen, dan kendala dalam proses perizinan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha melalui pendampingan administrasi, penyusunan proposal, serta rekomendasi teknis sesuai kewenangan.
Ia juga membuka peluang koordinasi dengan lembaga perbankan agar pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah dan instansi terkait berharap terbangun kesamaan pemahaman mengenai mekanisme perizinan, pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.
(Sumber: Wawancara Zulfikar Rumakey, materi sosialisasi Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar.)
