Pimpin PMKRI 2026–2027, Rais Prioritaskan Konsolidasi dan Kaderisasi
Saumlaki | suaraanaknegeri.com
Rabu, 11 November 2026. SAUMLAKI – Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Saumlaki St. Vinsens de Paul periode 2026–2027, Rais Malisngoran, menegaskan tiga prioritas utama kepemimpinannya, yakni memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kaderisasi, serta membangun budaya kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mempererat kerja sama dengan Gereja.
Penegasan tersebut disampaikan Rais saat diwawancarai Suara Anak Negeri usai pelantikan Ketua Presidium dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Cabang Saumlaki St. Vinsens de Paul periode 2026–2027, yang berlangsung di Aula Gereja Paroki Santo Mathias Saumlaki, Selasa (10/11/2026).
Menurut Rais, konsolidasi internal menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk memperkuat kembali legitimasi dan mengaktifkan organisasi agar mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya secara optimal.
“Prioritas pertama adalah konsolidasi. Saya akan berusaha memperkuat kembali konsolidasi, terutama dalam membangun legitimasi organisasi. Setelah itu, kami akan memperkuat pendidikan dan kaderisasi dengan semangat kemahasiswaan,” ungkapnya.
0-0x0-0-0-{}-0-0#
Pendidikan Kaderisasi Berbasis Intelektualitas
Rais menjelaskan, prioritas kedua adalah membangun pendidikan kaderisasi yang berkualitas dengan mengedepankan intelektualitas, sikap kritis, serta semangat pengabdian.
Baginya, PMKRI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi harus mampu melahirkan kader yang memiliki kapasitas berpikir, keberanian menyampaikan gagasan, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Pendidikan kaderisasi, lanjutnya, akan dilaksanakan melalui kegiatan formal maupun informal, termasuk membangun ruang diskusi dan kajian terhadap berbagai persoalan aktual yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sementara prioritas ketiga adalah membangun budaya kritis terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat kerja sama dengan Gereja.
Ia menegaskan, hubungan dengan pemerintah dan Gereja harus dibangun dalam semangat kemitraan, tanpa menghilangkan independensi dan tanggung jawab PMKRI sebagai organisasi kader dan perjuangan mahasiswa Katolik.
Dua Persoalan Daerah Jadi Perhatian
Dalam wawancara tersebut, Rais juga menyoroti sejumlah persoalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menurutnya membutuhkan perhatian serius, termasuk dari lembaga legislatif.
Ia menyebut persoalan pembayaran ganti untung kepada masyarakat yang hingga kini, menurut keterangannya, belum sepenuhnya direalisasikan sebagai salah satu isu yang perlu mendapat pengawasan.
Menurut Rais, persoalan tersebut perlu dikawal agar masyarakat yang memiliki hak tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kehutanan yang dinilainya membutuhkan perhatian dan sikap tegas pemerintah daerah. Menurutnya, isu tersebut perlu dikaji dan dikritisi secara serius dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
“Menurut saya, itu dua persoalan yang perlu menjadi perhatian dan dikritisi bersama, khususnya persoalan ganti untung kepada masyarakat dan persoalan kehutanan,” ujarnya.
PMKRI Tegaskan Posisi sebagai Mitra Kritis
Terkait sikap organisasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, Rais menegaskan bahwa PMKRI akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
Ia menyebut PMKRI akan memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi tidak akan tinggal diam apabila ditemukan kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan publik.
“PMKRI biasa menjadi mitra kritis. Artinya, yang baik kami apresiasi, yang buruk kami kritik. Namun, kritik itu bukan semata-mata kritik, melainkan harus dibarengi dengan solusi,” tegas Rais.
Menurutnya, kritik yang disampaikan organisasi harus didasarkan pada kajian, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan diarahkan untuk menyerang pribadi atau kepentingan tertentu.
Aktif Melalui Kajian dan Gerakan Masyarakat
Untuk memastikan PMKRI hadir di tengah persoalan masyarakat, Rais menjelaskan bahwa kepengurusannya akan membangun pola gerakan yang berangkat dari proses pendidikan dan kajian kader.
Berbagai persoalan aktual akan menjadi bahan diskusi internal. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar organisasi dalam menentukan sikap dan langkah perjuangan.
Ia juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Namun, apabila aspirasi dan kritik organisasi tidak mendapat respons yang memadai, PMKRI tetap memiliki tanggung jawab menyuarakan kepentingan masyarakat melalui gerakan dan penyampaian pendapat secara konstitusional.
Target 100 Hari: Konsolidasi dan Kaderisasi
Mengenai target konkret dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Rais menetapkan dua agenda utama, yakni konsolidasi internal cabang dan penguatan pendidikan kaderisasi.
Ia menjelaskan, perkembangan organisasi akan diukur melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kader, penambahan anggota, sosialisasi kepada mahasiswa, serta terbentuknya ruang diskusi yang aktif di lingkungan organisasi.
Selain itu, ia ingin memastikan seluruh kader memiliki kesempatan untuk terlibat dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
“Target saya dalam 100 hari pertama adalah konsolidasi internal cabang dan membangun pendidikan kaderisasi. Kami akan melakukan kegiatan pendidikan kader, menambah anggota, serta membangun ruang diskusi agar seluruh sumber daya organisasi dapat dioptimalkan,” jelasnya.
Rais juga menegaskan bahwa PMKRI harus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader, bukan organisasi yang eksklusif dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.
Regenerasi dan Kritik yang Membangun
Dalam kesempatan tersebut, Rais turut menyampaikan harapannya agar kepemimpinan periode 2026–2027 dapat menjadi bagian dari proses regenerasi yang sehat di tubuh organisasi.
Ia berharap, setelah masa kepemimpinannya berakhir, akan muncul kader-kader baru yang memiliki kapasitas dan kesiapan untuk melanjutkan perjuangan organisasi.
Menurutnya, kritik terhadap kepemimpinan merupakan bagian penting dalam proses pendewasaan organisasi. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif, disertai solusi, dan tidak diarahkan pada persoalan pribadi.
Ia juga membuka diri terhadap berbagai masukan yang bertujuan memperbaiki jalannya organisasi.
Pesan Pemerintah: PMKRI Harus Bergerak dan Menjadi Agen Perubahan
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kace Fatlolon, yang hadir mewakili Bupati Kepulauan Tanimbar, mengingatkan pengurus PMKRI yang baru dilantik agar menjaga keberlangsungan organisasi dan tidak membiarkan roda kepemimpinan berjalan stagnan.
Dalam sambutannya, ia mengibaratkan gerakan organisasi seperti seekor rajawali yang mampu terbang tinggi untuk melihat persoalan secara luas, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menyelesaikan persoalan hingga ke tingkat akar rumput.
“Jadikan setiap program dan kegiatan seperti rajawali yang mampu terbang tinggi melihat persoalan secara luas, tetapi memiliki cakar yang kuat untuk mencengkeram dan menyelesaikan masalah di akar rumput,” pesannya.
Ia juga mengajak PMKRI membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Gereja, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa Katolik harus mampu menjadi motor toleransi dan agen perubahan bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kace turut mengapresiasi dedikasi pengurus periode sebelumnya serta mengharapkan para senior dan alumni tetap mengambil bagian dalam pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kader.
Sementara itu, Pastor Moderator PMKRI Cabang Saumlaki, RD. Sebastianus Takndare, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya menjaga identitas PMKRI sebagai organisasi mahasiswa Katolik yang berlandaskan Pancasila, dijiwai nilai-nilai kekatolikan, dan bersemangat kemahasiswaan.
Pelantikan tersebut menjadi momentum peneguhan tanggung jawab bagi Ketua Presidium dan seluruh jajaran pengurus DPC PMKRI Cabang Saumlaki St. Vinsens de Paul periode 2026–2027 untuk melanjutkan perjuangan organisasi.
Dengan kepemimpinan baru, PMKRI diharapkan tidak hanya bertumbuh secara internal melalui konsolidasi dan kaderisasi, tetapi juga semakin hadir sebagai kekuatan intelektual, sosial, dan moral dalam mengawal kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
(Sumber: Wawancara Lensapublik dengan Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki Rais Malisngoran serta sambutan dalam kegiatan pelantikan Ketua Presidium dan DPC PMKRI Cabang Saumlaki St. Vinsens de Paul periode 2026–2027.)
