http://lensapublik.my.id| Jakarta – Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan sektor pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan dukungannya melalui sejumlah langkah strategis, yakni sinkronisasi rencana tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain itu, Ossy Dermawan menekankan pentingnya integrasi data spasial lintas sektor sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang terarah melalui kebijakan One Spatial Planning Policy.
“Kementerian ATR/BPN mendukung penguatan tata kelola kebandarudaraan melalui sinkronisasi rencana tata ruang, percepatan penerbitan KKPR, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang,” kata Ossy Dermawan.
Ia juga menegaskan bahwa integrasi data spasial lintas sektor menjadi aspek penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kawasan kebandarudaraan yang terpadu. “Pentingnya integrasi data spasial lintas sektor melalui One Spatial Planning Policy,” ujarnya.
Melalui sinergi antarkementerian dan penataan ruang yang terintegrasi, pemerintah berharap pembangunan kawasan kebandarudaraan dapat berlangsung lebih efektif, mendorong peningkatan investasi, serta memperkuat kualitas layanan transportasi nasional.(rls: kantahtanimbar/jk)
