Terlibat Karhutla, 11 Korporasi Jalani Evaluasi Hak Guna Usaha
Saumlaki | lensapublik.my.id – Selasa, 10 November 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki masing-masing perusahaan.
Penertiban ini mencakup sejumlah langkah administratif, mulai dari pencabutan HGU secara keseluruhan, pencabutan sebagian, hingga keputusan untuk tidak memperpanjang atau memperbarui hak atas tanah tersebut.
Sebelas Perusahaan Direkomendasikan Dicabut HGU-nya
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat 11 perusahaan berbasis HGU yang telah direkomendasikan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk dikenai pencabutan hak guna usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron.
Kepemilikan Korporasi Libatkan Investor Asing
Dalam keterangannya, Nusron juga menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau *beneficial ownership*, sejumlah perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari luar negeri.
Negara yang disebut dalam penelusuran tersebut meliputi Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor atau pemegang saham dari dalam negeri.
Namun, Nusron menyatakan bahwa identitas sejumlah pemegang saham domestik belum dapat disampaikan kepada publik dalam konferensi pers tersebut.
Evaluasi HGU sebagai Langkah Penertiban
Evaluasi terhadap 11 perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti rekomendasi aparat penegak hukum sekaligus melakukan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan penguasaan tanah melalui HGU.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
(Editor: joko)
(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
