Oleh: Johanis Kopong
Asni dan Alfons Keluhkan Akses Dokumen Pengiriman, Pemerintah Didorong Perkuat Layanan Perikanan
Dua pelaku usaha berharap pemerintah menghadirkan perwakilan pelayanan perizinan di Kepulauan Tanimbar agar proses administrasi dan pengiriman hasil perikanan lebih mudah.
Saumlaki | lensapublik.my.id – Selasa, 10 November 2026. Kebutuhan akan kehadiran kantor atau perwakilan pelayanan perizinan perikanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi perhatian pelaku usaha lokal. Ibu Haji Asni (46) dan Alfons Fasse (56), dua pelaku usaha perikanan di daerah tersebut, berharap pemerintah dapat menghadirkan layanan administrasi yang lebih dekat agar proses pengurusan dokumen hingga pengiriman hasil perikanan tidak lagi mengalami kesulitan.
Harapan itu disampaikan keduanya saat diwawancarai media ini di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Buritan Cafe, Saumlaki, Selasa (10/11/2026).
Pelaku usaha berharap pelayanan lebih dekat
Ibu Haji Asni menjelaskan, selama menjalankan usaha perikanan, proses pengurusan perizinan pada dasarnya dapat dipahami dan tidak selalu mengalami kendala. Namun, persoalan muncul ketika dirinya harus mengurus dokumen administrasi untuk kebutuhan pengiriman hasil perikanan, khususnya teripang.
Menurutnya, belum adanya kantor pelayanan yang dapat dijangkau langsung di Saumlaki membuat pelaku usaha harus berkoordinasi dengan pihak di luar daerah.
“Kalau kantornya ada di sini, kita kalau mau pengiriman tidak susah lagi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, selama ini pengurusan dokumen pengiriman teripang harus melalui sejumlah tahapan koordinasi dengan pihak terkait di Ambon dan Sorong.
Proses tersebut antara lain dimulai dengan pengajuan permohonan melalui jalur pelayanan yang tersedia, dilanjutkan dengan pengiriman dokumen untuk ditandatangani, perhitungan pembayaran, penyelesaian kewajiban pembayaran, hingga pengembalian dokumen sebagai dasar penerbitan rekomendasi pengiriman.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan waktu dan komunikasi tambahan, termasuk melalui panggilan video atau video call, terutama ketika ada dokumen yang perlu dikonfirmasi.
Meski demikian, Asni mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang memberikan penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan. “Ya, sangat dibantu. Kami kan ada yang pola pemikiran terbatas, sehingga kami perlu dibantu,” katanya.
Ia berharap pendampingan dan penjelasan teknis seperti ini dapat terus dilakukan agar pelaku usaha lokal semakin memahami prosedur administrasi yang berlaku.
Alfons Fasse: Tanimbar sudah berstatus kabupaten
Harapan serupa disampaikan Alfons Fasse (56), pelaku usaha perikanan lainnya. Ia menilai kehadiran perwakilan pelayanan perizinan di Saumlaki sudah menjadi kebutuhan penting, mengingat Kepulauan Tanimbar bukan lagi berstatus kecamatan, melainkan telah menjadi kabupaten.
Alfons, yang selama ini turut membantu mengurus dokumen administrasi usaha perikanan, menilai pelayanan yang lebih dekat akan mempermudah koordinasi sekaligus mempercepat proses pengurusan dokumen.
“Mudah-mudahan ada perwakilan di Saumlaki sini. Karena ini bukan kecamatan lagi. Ini kan sudah kabupaten. Sudah ke provinsi juga,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan perwakilan pelayanan di daerah akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan administrasi tanpa harus menghadapi proses koordinasi yang cukup panjang ke luar wilayah Tanimbar.
Satwas PSDKP tegaskan pengawasan dan pembinaan
Sementara itu, Koordinator Kantor Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat, Zulfikar Rumakey, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan jenis ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilakukan melalui pengawasan langsung serta pendekatan kepada para pelaku usaha.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dengan pelaku usaha terkait pemanfaatan jenis ikan, termasuk pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam proses pengiriman.
Menurut Zulfikar, dokumen yang berkaitan dengan hasil pemanfaatan jenis ikan, termasuk dokumen SAJI maupun surat keterangan hasil dari instansi berwenang, menjadi bagian penting yang perlu dipahami oleh pelaku usaha.
Ia menilai komunikasi yang baik antara petugas dan pelaku usaha sangat diperlukan agar setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pihaknya berharap pelaku usaha terus mengikuti perkembangan regulasi, termasuk perubahan ketentuan yang mengatur pemanfaatan jenis ikan, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban administrasi.
Pemkab dorong pengembangan potensi perikanan Tanimbar
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poly Matitaputty, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan Kelautan Kupang yang telah memilih Saumlaki sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan.
Ia menegaskan bahwa Kepulauan Tanimbar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sumber daya alam merupakan kekayaan yang terbatas sehingga pemanfaatannya membutuhkan pengaturan, pengawasan, dan tata kelola yang baik.
Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme perizinan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan usaha perikanan.
Matitaputty juga menekankan bahwa kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) perlu diimbangi dengan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan administrasi yang selama ini dihadapi di lapangan.
Kontribusi perikanan dan peluang pengembangan usaha
Dalam pemaparan potensi perikanan daerah, Matitaputty menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Berdasarkan data Karantina yang disampaikan dalam pemaparannya, kontribusi Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap ekspor perikanan keluar Maluku disebut mencapai sekitar 35 persen.
Sejumlah komoditas yang menjadi potensi daerah antara lain rumput laut, teripang, lobster, udang, kepiting, dan berbagai hasil perikanan lainnya.
Ia juga menyinggung tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, pengetahuan pelaku usaha, pengelolaan produksi, akses pasar, hingga tingginya biaya transportasi dan logistik.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama dengan pelaku usaha dan investor agar potensi perikanan tidak hanya berhenti pada kegiatan penangkapan, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa pembangunan 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih sedang berjalan.
Program tersebut direncanakan dilengkapi fasilitas ruang publik, sarana pendukung kegiatan perikanan, serta tiga fasilitas cold storage yang diarahkan menjadi pusat pelayanan atau hub di kawasan Arma dan Kampung Turun, sementara Adaut menjadi wilayah penyangga dengan dukungan fasilitas cold storage.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas perikanan tangkap, penyimpanan hasil produksi, serta mendukung distribusi komoditas perikanan masyarakat.
Balai PK Kupang jelaskan perubahan kewenangan pelayanan
Pada sesi materi, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Muhammad Hilmi, S.T., menjelaskan perubahan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemanfaatan jenis ikan.
Ia menerangkan bahwa sejak 2026, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, pelayanan pemanfaatan jenis ikan untuk wilayah Maluku dan sejumlah wilayah lainnya berada di bawah pengelolaan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang.
Hilmi menjelaskan, terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi dasar pelayanan perizinan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix CITES, serta ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua jenis ikan yang dilindungi memiliki ketentuan pemanfaatan yang sama. Ada jenis yang dilindungi penuh dan tidak boleh dimanfaatkan, sementara jenis lainnya dapat dimanfaatkan secara terbatas sesuai ketentuan, kuota, serta dokumen perizinan yang dipersyaratkan.
Untuk mendukung pelayanan, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang menggunakan aplikasi SAJI melalui laman saji.kkp.go.id.
Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengakses layanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) maupun surat rekomendasi sesuai kategori dan persyaratan masing-masing.
Hilmi mengingatkan agar pelaku usaha memahami jenis dokumen yang diperlukan sebelum melakukan pengiriman, sehingga proses administrasi dapat berjalan sesuai prosedur.
DPMPTSP ingatkan pelaku usaha pahami OSS-RBA
Materi berikutnya disampaikan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Endy F. Angwarmase. Ia menekankan pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA.
Menurutnya, sejumlah persoalan administrasi yang ditemukan selama pelayanan di daerah justru berawal dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap tahapan dan persyaratan perizinan.
Ia mengingatkan agar pelaku usaha memperhatikan penggunaan alamat surat elektronik (email), nomor telepon, serta data identitas yang terdaftar dalam sistem OSS.
Penggunaan email khusus perusahaan juga dinilai penting untuk menjaga tertib administrasi dan mempermudah pengelolaan akun usaha dalam jangka panjang.
Selain itu, Angwarmase menjelaskan bahwa tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), persyaratan dasar, dokumen lingkungan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang sebelum mengajukan perizinan teknis.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi yang dihadapi pelaku usaha dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi menjadi ruang mencari solusi
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, instansi teknis, pengawas perikanan, penyuluh, serta sejumlah pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai mekanisme perizinan, dokumen pengiriman, pengawasan, serta berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.
Salah satu poin penting yang mengemuka adalah kebutuhan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh pelaku usaha di Kepulauan Tanimbar.
Bagi pelaku usaha seperti Ibu Haji Asni dan Alfons Fasse, kemudahan memahami aturan perlu diikuti dengan kemudahan memperoleh pelayanan administrasi.
Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan koordinasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
(Sumber: Wawancara media ini dengan pelaku usaha perikanan, Koordinator Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat, serta materi dan pemaparan narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 10 November 2026.)
